ISFI online

Beranda » Opini » Urgensi Amandemen Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Urgensi Amandemen Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Oleh : Ahmad Samheri, SHI

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengakui status hukum anak di luar nikah dan mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya yang disampaikan Ketua MK Mahfud MD, Jumat (17/02/2012) di gedung MK,  terkait Judicial Review Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu masih dianggap bertentangan dengan hukum Islam.

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya itu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya,” Mahfud MD.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu merupakan hal yang menarik dan membanggakan dari satu sisi dan menakutkan dan mengkhawatirkan dari sisi yang lain, sehingga menarik penulis untuk membuat tulisan sederhana ini dari aspek hukum syarak dan perundangan Islam.

Paradigma Fihq Islam

Selama ini, hukum Fiqh Islam hanya mengakui dan menasabkan anak luar nikah kepada ibu dan keluarga ibu kandungnya saja. Adapun alasan yang dikemukan oleh sarjana hukum Islam atau ulama fiqh adalah kedekatan hubungan emosional dan hubungan darah antara ibu dengan bayi yang pernah dikandungnya itu; ibu yang mengandung, melahirkan, menyapih dan merawatknya sepanjang masa. Semua itu hanyalah alasan psikis dan biologis yang semestinya juga menjadi alasan bagi menasabkan anak luar nikah kepada ayah biologisnya yang kebenarannya dapat ditetapkan melalui tes DNA atau peralatan teknologi canggih modern lainnya.

Selain itu, ulama Fiqh melarang anak (laki-laki) luar nikah menikahi ibunya dan sebaliknya membolehkan anak (perempuan) luar nikah dinikahi oleh ayah biologisnya. Pendapat ini mengesahkan hubungan anak luar nikah dengan ibunya, seolah-olah ia telah menebus dosa karena bersedia hamil, mengandung dan menyapih anak yang diperoleh dengan hubungan di luar nikah itu. Sedangkan ayah biologisnya dianggap menanggung semua dosa hukum dan dosa sosial, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Walau bagaimana pun, salah satu mufti di Malaysia membolehkan anak zina dinasabkan kepada lelaki yang menikahi ibunya sebelum melahirkan bayi yang dihasilkan di luar nikah, dengan syarat lelaki tersebut tidak menolak sebagai ayah dari anak yang dikandungnya itu (hasil keputusan Mufti Perlis 4 November 2008, Dr. Mohd Asri bin Zainul Abidin).

Solusi penanganan anak zina

Terlepas dari semua masalah di atas, penulis hendak menawarkan reposisi Undang-undang perkawinan Islam di Indonesia sebagai aturan administrasi dan bukan aturan agama yang kebenarannya sudah dikapling oleh individu atau kelompok elit agama tertentu. Berkenaan dengan anak zina ini, perancang undang-undang semestinya memikirkan maslahat dan masa depan anak luar nikah yang malang itu. Mereka tidak bersalah dan tidak pula berdosa, sebagaimana sabda Nabi yang menyatakan “setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci”. Kedua orang tuanya (pelaku zina) yang berdosa dan semestinya menanggung semua akibat dosa yang mereka perbuat itu.

Dalam hukum Islam, anak dan istri yang sah menurut Islam mempunyai hak untuk menerima nafkah dari suami atau bapaknya. Sedang anak zina belum ada kejelasan akan jaminan hidup dan pendidikannya. Bahkan tidak jarang anak luar nikah itu termarginal, kurang dihormati, kurang perhatian, dan terkesan tidak terawat. Oleh sebab itu, penulis menawarkan sanksi sosial bagi kedua orang tuanya agar diberi tanggung jawab untuk menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan sehingga anak tersebut mendapat jaminan hidup dan jaminan pendidikan. Kalaupun kedua orang tuanya tidak mampu menanggung sanksi yang dibebankan kepada mereka, maka keluarga dari pihak ayah dan atau keluarga dari pihak ibu mesti ikut  bertanggung jawab atas cucu yang dilahirkan di luar nikah itu.

Selain itu, sudah semestinya Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 itu diamandemen dengan memasukkan denda atau penjara atau keduanya bagi pasangan yang tidak mendaftarkan perkawinannya di bawah pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, semua perkawinan yang dianggap merugikan kaum perempuan dan anak-anak seperti kawin mut’ah, kawin sirri dan lainnya dapat dicegah dan dapat memberikan jaminan keamanan dan ketertiban administrasi, sehingga menentukan stustus sosial dan hukumnya.

 

Penulis adalah Presiden ISTAWA (Indonesian Studens and Worker Association) Kuala Lumpur, Mantan Sekjen PPI se-Malaysia dan sekarang Mahasiswa di Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala lumpur, Malaysia.

 


1 Komentar

  1. edwin mengatakan:

    kenapa di kabupaten yang mengatakan di mana perkawinan berlangsung maka di sana juga harus mendaftarkan akte kawin,apa itu sudah ada peraturan yang terbaru tentng hal itu,,,tq

Berikan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Terpopuler

%d blogger menyukai ini: