ISFI online

Beranda » Kajian » Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; Sebuah Tinjauan

Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; Sebuah Tinjauan

Oleh: Wafi Muhaimin

Sejarah Hukum Islam di Indonesia

Pada masa awal mula Islam masuk ke Nusantara, yaitu pada abad I H. atau abad VII M.[1] yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab, Islam menjadi hukum resmi negara dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini seiring dengan berdirinya kesultanan-kesultanan/ kerajaan-kerajaan seperti kerajaan demak dan lain sebagainya. Dan beberapa ahli mengatakan bahwa hukum Islam yang berkembang di Indonesia adalah becorak Syafi’iyah. Diantaranya:

Pada pertengahan abad ke XIV M. muncul tokoh seperti sultan Malikul Zahir dari samudera pasai. Lalu pada abad ke XVII muncul Nuruddin ar-Raniri yang mengarang kitab Shirath al-Mustaqim[2], Jawahir al-‘Ulum fi Kasf al-Ma’lum, Kaifiyat al-Shalat, dan Tanbih al-Awm fi Tahqiq al-Kalam fi an-Nawafil. Juga muncul pada abad ini Abd al-Rauf as-Sinkili, yang dianggap termasuk mujtahid Nusantara, dengan karyanya “Mir’at al-Thullab fi Tasyi al-Ma’rifah al-Ahkam al-Syar’iyah li al-Malik al-Wahhab”.

Selanjutnya pada abad ke XVIII muncul syekh Arsyad al-Banjari yang menulis kitab “Sabil al-Muhtadin li Tafaqquh Fi Amr al-Din”. Kitab ini dijadikan pedoman untuk menyelesaikan sengketa di kesultanan banjar. Dan juga pada abad ini muncul Abd al-Malik bin Abdullah trengganu yang menulis kitab “Risalah an-Naql” dan “Kaifiyat an-Niyah”.

Memasuki abad XIX muncul Syaikh Nawawi al-Bantani dengan karyanya yang sangat terkenal “Uqud al-Lujain”. Disamping itu, ia banyak mensyarahi/mengomentari kitab-kitab fikih Syafi’iyah. Pada abad ini pula, muncul Abdul Hamid Hakim, seorang ulama minangkabau dengan karyanya “al-Mu’in al-Mubin, Mabadi’ Awwaliyah, as-Sulam, dan al-Bayan” [3].

Dari gambaran singkat di atas, tampak bahwa hampir setiap masa, selalu saja di isi oleh ulama-ulama fikih yang bercorak Syafi’iyah. Bukti lain adalah banyaknya kitab-kitab fikih yang di kaji di pesantren dan rata-rata kitab tersebut bercorak Syafi’iyah, seperti “Muharrar, Minhaj al-Thalibin, Manhaj al-Thullab, Iqna’, Muhadzab, Fath al-Qarib”, dan lain sebagainya.

Menarik untuk dicermati, bahwa pada masa-masa menjelang abad XVII, XVIII, XIX, hukum Islam dipraktekkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna, mencakup masalah Mu’amalah, al-Ahwal al-Syakhsiyah (Perkawinan, Perceraian, dan Warisan), Peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah. Tidak itu saja, hukum Islam juga menjadi system hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara.

Pada perkembangan selanjutnya, semenjak belanda menjajah Indonesia, hukum Islam sedikit demi sedikit menjadi tenggelam, sehingga yang tersisa hanyalah hukum ibadah dan sebagian hukum keluarga dengan pengadilan agama sebagai pelaksananya. Pada waktu itu, perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dalam dua bentuk. Pertama, adanya toleransi pihak belanda melalui VOC (Vereenigde Oost Inlandse Compagnie atau Pemerintahan Pedagang Hindia Belanda)[4] yang memberikan ruang agak luas bagi perkembangan hukum Islam. Kedua, adanya upanya intervensi belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkannya pada hukum adat[5].

Ada dua teori yang dijadikan pijakan pada masa penjajahan belanda. Pertama, “Receptio in Complexu”, yaitu setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Kedua, “Receptie” yaitu hukum Islam tidak otomatis berlalu bagi orang Islam. Ia belaku apabila sudah diterima dan telah menjadi hukum adat. Kemudian setelah Indonesia merdeka, muncul teori “Receptie Exit” yang menghasilkan piagam Jakarta[6], lalu muncul teori “Receptio A Contrario” yang merupakan kebalikan dari teori receptie. Dan yang terakhir adalah teori “Eksistensi” yaitu adanya integrasi antara hukum Islam dengan hukum nasional[7].

KHI dan Pembaharuan Hukum Islam

Lahirnya naskah Kompilasi Hukum Islam (KHI)[8] dapat di pandang sebagai bagian dari fenomena perbaharuan hukum Islam di Indonesia. Dikatakan demikian, antara lain, karena diantara muatannya terdapat materi-materi hukum yang masih asing, setidaknya dalam konteks pemikiran hukum yang umum dianut orang Indonesia, seperti ahli waris pengganti, wasiat wajibah untuk orang tua atau anak angkat (hal ini keluar dari wilayah syafi’iyah, yaitu mengikuti pendapat zhahiri[9]), larangan kawin beda agama, kawin hamil dan sebagainya. Bahkan seperti UU no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan PP no. 28 tahun 1977 tentang wakaf tanah milik, dapat pula dipandang sebagai bagian dari kontribusi untuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

Keberhasilan umat Islam Indonesia merumuskan materi hukum Islam secara tertulis dalam KHI, merupakan wujud konkrit dalam rangka pemberlakuan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, yang sudah lama di cita-citakan. Dengan demikian maka sebenarnya “tema utama penyusunan KHI adalah ‘Mempositifkan’ hukum Islam Indonesia[10].

Kenapa Perlu Pembaharuan Hukum Islam?

Walaupun KHI telah diberlakukan dan telah dijadikan pedoman oleh para hakim dilungkungan peradilan agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, hal ini tidak berarti bahwa KHI merupakan hasil final yang tidak membutuhkan penyempurnaan. Sebagaimana watak fiqh yang mungkin selalu mengalami perubahan karena berbagai pertimbangan kebutuhan (baik waktu atau tempat), maka KHI pun yang salah satu sumber pembentukannya mengacu kepada fiqh, dimungkinkan adanya berbagai perubahan, baik isi maupun produk hukum yang memayunginya. Disamping itu, dalam KHI diakui banyak kekurangan yang memerlukan penyempunaan, sehingga membutuhkan pengkajian ulang dengan konteks kekinian. Maka setelah hampir 13 tahun KHI dijadikan pedoman, muncullah Counter Legal Draft (CLD-KHI) yang dimotori oleh Siti Musdah Mulia. Tapi ternyata draft ini menuai banyak protes dan kecaman sehingga kementerian-agama pun menolak draft ini untuk dijadikan undang-undang.

Ada apa dengan CLD-KHI?

Ada banyak masalah yang termuat dalam Counter Legal Draft (CLD-KHI) sehingga draft ini banyak menuai protes. Di bawah ini penulis akan menguraikan beberapa masalah yang terdapat dalam draft ini.

7 Butir Masalah CLD-KHI

Mengadaptasikan syariat Islam dengan kehidupan demokrasi (Bab I/I).
Melalui dekonstruksi ajaran Islam (I/II).
KHI Indonesia yang pluralis dan demokratis (Bab II/I)
KHI dalam kerangka Hukum Nasional dan hukum Internasional (Bab II/II)
Mengacu kepada prinsip dasar ajaran Islam yaitu pluralism (ta’addudiyah Bab II/V).
Problem metodologis (usul fiqh) membongkar kerangka bangunan (dekonstruksi) paradigma ushul fiqh lama dan menciptakan ushul fiqh alternatif.
Merekonstruksikan hukum Islam (fiqh) dewasa ini tidak cukup sekedar melakukan tafsir ulang, akan tetapi harus melalui proses dekonstruksi (pembongkaran), (akhir Bab II).[11]
Adapun pendekatan yang digunakan sebagai pisau analisis adalah pendekatan Gender, pluralisme, HAM, dan demokrasi.

Beberapa Contoh dalam CLD-KHI yang Kontroversi

Perkawinan bukan ibadah dalam arti kewajiban, tetapi hubungan social kemanusiaan biasa. Perkawinan akan bernilai ibadah, jika diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah.
Wali nikah hanya diperlukan bagi perempuan yang menikah di bawah usia 21 tahun.
Perempuan boleh menjadi saksi dalam perkawinan.
Pencatatan perkawinan menjadi salah satu rukun perkawinan.
Batas usia perkawinan adalah 18 tahun dengan tidak membedakan antara calon isteri dan calon suami.
Mahar wajib diberikan oleh calon suami atau calon isteri dan jumlahnya disesuaikan dengan adat setempat.
Kawin beda agama dibolehkan selama dalam batas untuk mencapai tujuan perkawinan.
Poligami haram li ghairihi (haram karena ekses yang ditimbulkannya), yakni sangat merugikan perempuan dan anak.
Isteri mempunyai hak untuk menceraikan dan merujuk suaminya (setara dengan hak suami).
Iddah dikenakan bagi suami dan isteri.
Ihdad dikenakan bagi suami dan isteri
Pencarian nafkah menjadi kewajiban bersama antara suami dan isteri. Namun, harus di ingat bahwa tugas reproduksi isteri di pandang lebih bernilai dari pada tugas pencarian nafkah.
Nusyuz dapat dituduhkan kepada suami dan isteri.
Hak dan kewajiban suami-isteri adalah setara.
Kedudukan hukum anak di luar perkawinan, jika diketahui ayah biologisnya, maka anak tetap memiliki hak waris dengan ayah biologisnya[12].
Konklusi: Sebuah Upaya penerapan Hukum Islam yang Syamil

Kesadaran umat Islam akhir-akhir ini semakin membawa angin segar termasuk dari para pemimpin bangsa ini, baik aparatur pemerintah maupun para ulamanya. Rancangan Undang-undang (RUU) yang sedang dalam proses penggodokan tampaknya di kawal ketat oleh para ulama, khususnya oleh MUI. Dan dilihat dari upaya-upaya itu, penulis optimis, walaupun pelan tapi pasti, penerapan hukum Islam di Indonesia bagi pemeluknya semakin mendapatkan ruang.

Adapun contoh-contoh hukum Islam yang sudah di undang-undangkan seperti: UU Pengelolaan Zakat (no. 38 tahun 1999). UU Penyelenggaraan Haji (no. 17 tahun 1999). UU Pornografi (no. 44 tahun 2004). UU Perbankan Syariah. UU Wakaf. Dan UU Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan yang masih dalam proses penggodokan adalah sebagai berikut: RUU Jaminan Produk Halal. RUU Hukum Materiil dalam Lingkungan Peradilan Agama bidang Perkawinan. RUU Tentang Mahkamah Agung. RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah. RUU KUHP. RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (kontroversi). RUU Kerukunan Umat Beragama. RUU Perguruan Tinggi.

Terlepas dari pro-kontra dalam upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia, kita seyogyanya mendukung usaha unifikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten di dalam merumuskan hukum Islam, bahkan penulis berharap, kita kelak menjadi bagian yang ikut andil dalam merumuskannya. Semoga kita bisa melanjutkan usaha-usaha pendahulu kita sehingga ajaran Islam bisa diaplikasikan dalam semua aspek kehidupan. Wallahu A’lam Bisshawab.

Kuala Lumpur, 6 Maret 2013
*Penulis adalah mahasiswa di Program Master Kuliah Islamic Revealed Knowledge di International Islamic University Malaysia

______________________
[1] Karena pada tahun 650 M, yaitu pada masa pemerintahan khalifah Usman bin Affan sudah ada orang islam yang dating ke sumatera.(lihat: sejarah Islam di Jawa, karya solihin salam, h. 7). Menurut pendapat lain agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke IV H/XII M. dan ada pula yang berpendapat abad ke V H./ XIII M.

[2] Kitab ini merupakan buku hukum islam pertama yang disebarluaskan keseluruh nusantara.

[3] Dr. H. Amiur Nuruddin, MA, dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, “Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal: 2-8

[4] Padamulanya pemerintah VOC mencoba menerapkan huum belanda untuk masyarakat pribumi, namun tidak berjalan efektif. (lihat: Dr. Muh. Iqbal, “Hukum Islam Indonesia Modern (Gaya media pratama, 2009), h. 40

[5] Mujiatun Ridawati, MSI, “Hukum Islam di Indonesia: Pelembagaan, Pembaharuan, dan Prospek Transformasinya”, dalam makalah.

[6] Sayangnya, ada 7 kata yang dihilangkan dalam piagam jakarta yang membuat golongan umat islam merasa kecewa. Adapun 7 kata tersebut yaitu “Dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya.

[7] Prof. Dr. H. Suparman Usman, SH., “Hukum Islam; Asas-asas dan pengantar studi Hukum Islam dalam tata hukum indonesia,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) h. 111-118

[8] Proses penyusunan KHI yang diketuai oleh Bustanul Arifin dimulai sejak tahun 1985 dan diberlakukan sebagai pedoman PA pada tahun 1991. (lihat: Prof. H. Mohammad Daud Ali, SH. Dalam bukunya “Hukum Islam).

[9] Lebih tepatnya pendapat Imam Ibnu Hazm dalam al-Muhalla. Lihat Masalah 1835, Juz 9 hal. 575, Ibnu Hazm menulis:

مسألة: وفرض على كل مسلم ان يصى لقرابته الذين لا يرثون, اما الرق واما لكفر واما هنالك من يحجبهم عن الميراث او لأنهم لا يرثون فيوصى لهم بما طابت به نفسه

[10] M. yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: mempositifkan abstraksi Hukum Islam” dalam mimbar Hukum, No. 5 Tahun, 1992, h. 25

[11] Huzaemah Tahido Yanggo, dkk. “Membendung Liberalisme” cet 1, (Republika: Jakarta, 2006)

[12] Lihat: Tim Pembaruan KHI Komunitas untuk penegakan hak-hak sipil, Pembaharuan Hukum Islam KHIP (Kompilasi Hukum Islam Perempuan) atau di kenal dengan Counter Legal Draft KHI.


Berikan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Terpopuler

%d blogger menyukai ini: