ISFI online

Beranda » Opini » RUU Santet dan Respon Fikih

RUU Santet dan Respon Fikih

Oleh: Wafi Muhaimin

Saat ini DPR sedang menggodok RUU KUHP yang salah satu pasalnya mengatur tentang ilmu hitam atau santet, yaitu Pasal 293 yang bunyi:

(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (300 juta rupiah).

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah.

Pasal di atas, walaupun secara eksplisit dan khusus tidak menyebutkan kata-kata santet, namun masyarakat menilai bahwa pasal ini erat hubungannya dengan santet. Maka isu RUU santet pun menjadi santer dan banyak menuai protes dan respon (Pro-Kontra). Disini penulis hanya akan menyebutkan beberapa contoh respon yang kontra terhadap RUU ini. Misalnya, ketua MUI Solo, Jawa Tengah, Prof. Dr. Zainal Arifin, mengaku heran dengan pemikiran para wakil rakyat di DPR yang akan mensahkan RUU ini. Pasalnya, menurut Zainal, jika RUU ini disahkan tidak ubahnya para wakil rakyat ini semakin menjerumuskan rakyat ke lembah dosa. Dalam kaca mata Islam, lanjutnya, meyakini ilmu hitam adalah musyrik[1]. Apalagi untuk membuktikan tindak pidana santet, tambahnya, hal tersebut sangatlah sulit karena irasional, sehingga santet tidak bisa dimasukan ke ranah pidana. Zainal menilai, sangat sulit membawa barang bukti dari terpidana karena masalah santet. Silet, paku, dan jarum yang selama ini identik dengan santet dapat dibeli di mana saja. Jika pasal tersebut disahkan, Zainal khawatir hal tersebut bisa digunakan oleh orang-orang jahat dengan menyebarkan fitnah bahwa orang yang tidak disukainya adalah seorang pengguna santet.

Senada dengan Prof  Zainal, Sekretaris MUI Jawa Tengah, Ahmad Rofik, menilai, santet merupakan hal yang kasat mata sehingga sulit dibuktikan berdasarkan hukum yang membutuhkan pembuktian. Karena persoalan yang tidak tampak hanya Allah yang mengetahuinya. Hal ini bahkan bisa menjerumuskan kepada kesyirikan.

Bahkan menurut Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Solo, Helmy Ahmad Sakdillah, RUU KUHP, ilmu santet berhubungan dengan hal gaib, sehingga sulit untuk dibuktikan siapa pelaku santet itu sendiri. Sedangkan hukum di Indonesia, untuk menentukan tersangka harus ada yang namannya korban, barang bukti, dan saksi. Menurut nya, jika RUU tersebut disahkan menjadi Undang-undang, maka akan timbul kerancuan di masyarakat bahkan bisa disalahgunakan pihak-pihak lain untuk memfitnah orang yang tidak disukainya[2].

Perlukah RUU Santet ini?

Penulis mungkin terlalu parsial dalam merespon persoalan ini karena hanya merefleksikan fenomena masyarakat pedesaan dan sifatnya kasuistik. Namun begitu, tak ada salahnya kiranya jika penulis mengajak pembaca untuk bersama-sama merenungkan fenomena santet yang terjadi selama ini dan telah banyak menelan korban.

Masih segar dalam ingatan penulis saat terjadi pengeroyokan terhadap seorang yang di duga mempunyai santet yang berakhir dengan pembunuhan secara tidak manusiawi. Jasadnya hancur karena di keroyok oleh ratusan massa dengan bersenjatakan celurit dan di buang ke sungai. Bahkan yang lebih parah lagi, katika rumah seorang yang di anggap punya santet di bakar termasuk juga penghuninya (yang di duga punya santet, isteri dan anaknya) sehingga mereka mati terpanggang. Dan banyak kasus pembunuhan seperti ini terjadi di pedesaan. Hal semacam ini kerap terjadi karena masyarakat menganggap bahwa tukang santet tak tersentuh oleh hukum. Masyarakat seringkali main hakim sendiri dengan cara yang cenderung bar-bar.

Disinilah RUU santet menemukan relevansinya dalam upaya preventif (Sadd al-Dzari’ah) sehingga baik yang di duga punya santet maupun masyarakat bisa terselamatkan. Si tukang santet bisa aman dari amukan massa dan massa bisa selamat dari penjara. Dulu, saat terjadi pembunuhan terhadap tukang santet, para pelaku digelandangkan kepenjara. Ketika mereka di tanya, kenapa mereka melakukan hal itu, mereka menjawab, dari pada para isteri menjadi janda, lebih baik mengorbankan satu orang yaitu dengan cara membunuh tukang santetnya. Ketika itu, banyak dari para suami yang mati satu-persatu. Terlepas ini adalah ketentuan dari Allah, masyarakat seringkali tidak terima dengan kematian yang dianggap tidak biasa, misalnya sebelum meninggal terkena penyakit aneh seperti perut membesar, keluar paku, silet, lumpur, dan lain sebagainya. Bahkan yang paling menakutkan jika santetnya berbentuk “usingan” yang biasanya tergantung permintaan dan bayaran, satu detik/menit/jam langsung meninggal. Hal semacam ini, bukan menjadi hal yang aneh lagi di kalangan masyarakat pedesaan. Bahkan penulis sendiri pernah mewawancarai beberapa orang yang pernah datang ke tukang santet dan juga beberapa orang yang pernah mempelajari ilmu hitam.

Bagaimana Fikih Merespon Persoalan Santet?

Dalam sebuah riwayat, sayyidina umar bin khattab pernah mengirim surat untuk membunuh orang yang mempunyai sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan diriwayatkan oleh ibn umar bahwa ummul mu’minin, Hafsah, pernah di sihir oleh budak perempuannya dan si budak mengakuinya, maka budak tersebut dibunuh.

Lalu bagaimana hukum si pelaku sihir dalam perspektif fikih?…

Ulama berbeda pendapat dalam merespon persoalan sihir (dalam hal ini santet bisa dikategorikan sihir).

Sihir dapat dikategorikan menjadi dua bagian. 1. Menggunakan perantara syaitan dengan cara menyembah dan lain sebagainya. Cara seperti ini menyebabkan pelakunya dihukumi kafir. 2. Menggunakan perantara ramuan dan obat-obatan. Cara seperti ini pelakunya tidak dihukumi kafir, namun dianggap maksiat dan agresor.

Dari dua pembagian ini, maka konsekwensi hukumnya berbeda. Yang pertama, pelakunya boleh dibunuh karena dianggap murtad sedangkan yang ke dua diperbolehkan untuk di bunuh sebagai bentuk defensif (Qatlu al-Shail) karena jika tidak di bunuh akan membuat kerusakan di muka bumi.

Menurut imam malik dan imam ahmad, orang yang mempunyai sihir harus di bunuh. Sedangkan menurut imam Syafi’i dan imam Abu Hanifah, tidak. Adapun jika sihir itu bisa menyebabkan orang lain mati, maka menurut imam Malik, imam Syafi’i, dan imam Ahmad, pelakunya harus di bunuh. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah, tidak harus di bunuh, kecuali ada bukti konkrit seperti berulang-ulang atau adanya pengakuan. Menurutnya, dibunuhnya pelaku sihir ini sebagai bentuk hadd tehadap pelakunya. sedangkan menurut imam Syafi’i, hal ini sebagai bentuk Qishash.[3]

Menurut imam subki, madzhab syafi’iyah merespon persoalan sihir menjadi tiga keadaan: 1. Di bunuh karena kafir, misalnya mengucapkan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan ia kafir. 2. Di bunuh sebagai bentuk Qishas, karena ia telah menyebabkan orang lain meninggal. 3. Tidak dibunuh sama sekali tapi di ta’zir.

Dalam perspektif fikih, sebuah bukti adalah bentuk keniscayaan yang harus ada., maka ulama cenderung memberikan sanksi untuk pelaku sihir dengan melihat aspek lain misalnya indikasi kekafiran,  tidak hanya melihat terhadap sihir secara an sich. Hal ini karena ulama juga menyadari  bahwa sihir adalah hal ghaib yang sulit dibuktikan. Namun demikian, bukan berarti para penegak hukum harus tinggal diam dengan fenomena sihir.

Penutup

Dari uraian di atas, terlepas dari kekawatiran sebagian kalangan bahwa RUU santet ini akan mendorong masyarakat terhadap kesyirikan dan dosa besar, disamping juga sulitnya mencari bukti pelaku santet sehingga bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak lain untuk memfitnah orang yang tidak disukainya, kita mungkin perlu memberikan kesempatan kepada DPR untuk serius menggodok RUU santet ini sehingga kekawatiran sebagian kalangan bisa di tepis. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa DPR tak ada kerjaan, ngaco, cari tambahan pemasukan, dan lain sebagainya, namun jika usaha ini memang murni demi kemashlahan ummat (semoga bukan kepentingan pribadi dan politik) saya kira hal ini adalah usaha suci yang perlu di apresiasi. Wallahu A’lam bis-Shawab.


Berikan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Terpopuler

%d blogger menyukai ini: