ISFI online

Beranda » Opini » Budi Utomo Bukan Pelopor Kebangkitan Bangsa

Budi Utomo Bukan Pelopor Kebangkitan Bangsa

budi-utomo“Bila Sejarawan mulai membisu, hilanglah kebesaran masa depan generasi bangsa” Ahmad Mansur Suryanegara

Semua pelajar di Indonesia pasti hafal bahwa tanggal dua puluh bulan Mei merupakan salah satu tonggak kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Berbagai buku sejarah yang diajarkan mulai dari SD sampai SMA banyak memuat tema Kebangkitan Nasional dengan Budi Utomo sebagai pelaku utama dan pertama. Budi Utomo yang dicetuskan pada 20 Mei 1908 diklaim sebagai sebuah organisasi yang dianggap membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.

Klaim tersebut terus tumbuh dan berkembang di seluruh alam pikiran bangsa Indonesia. Bahwa Budi Utomo (BU) adalah organisasi yang terlahir dari beberapa siswa School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) yang dipimpin oleh dr. Soetomo bersama dua rekannya yang lain pastilah menjadi bahan hafalan dalam pelajaran sejarah. Pengaruh organisasi ini begitu meluas sehingga mampu membangkitkan semangat nasionalisme bukan saja di Jawa, namun juga di Sumatra dan seluruh daerah Indonesia.[1] Hingga pada akhirnya kita dibuat percaya dan mengakui bahwa tanggal dan bulan itulah yang paling tepat untuk memperingati bangkitnya Indonesia sekaligus awal mula perjuangan kemerdekaan melewati jalur organisasi dan diplomasi.

Sejumlah pertanyaan lalu muncul, mengapa Budi Utomo? Bukankah selalu disebutkan bahwa organisasi ini sebagai kumpulan para priyayi Jawa yang notabene sangat dekat dengan kolonialisme? Dan benarkah lahirnya semangat kebangkitan dan nasionalisme karena didukung oleh politik etis Belanda? Lalu, bagaimana peran ulama yang tercatat dalam sejarah sudah mendirikan beberapa pergerakan di tingkat nasional?

 

Sisi Lain Budi Utomo yang Tersembunyi atau Sengaja Disembunyikan?

Ahmad Mansur Suryanegara pada tahun 1969 pernah menulis sebuah artikel “Benarkah 20 Mei Sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Hari Kebangkitan Sarekat Dagang Islam 16 Oktober 1905 Lebih Meyakinkan”. Artikel sederhana tersebut memuat beberapa fakta yang mematahkan klaim bahwa Budi Utomo adalah organisasi nasional pertama di Indonesia. Fakta yang ada tersebut ia perluas lagi dalam bukunya “Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam buku tersebut, ia mengungkapkan bahwa berdirinya Budi Utomo (BU) atas prakarsa pemerintah kolonial Belanda sebagai balance of power terhadap berdirinya Djamiat Choir.[2] BU sebenarnya mencanangkan ideologi Nasionalisme Jawa sebagai tandingan dari nasionalisme ala Djamiat Choir yang terpengaruh oleh gerakan Nasionalisme Timur Tengah. Oleh karena itulah, tak heran jika BU digerakkan oleh para bupati yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan kolonial dibantu oleh kaum bangsawan Jawa dan pejabat pemerintah yang lain. Tentunya, para bupati dan bangsawan tersebut bersikap sangat loyal terhadap Belanda. Jika demikian, mungkinkah pimpinan BU dapat berpihak kepada kebangkitan nasional yang berjuang mengakhiri penjajahan sementara mereka adalah pihak yang sangat dekat dengan penjajah dan mendapat dukungan mereka?[3]

Pengaruh pihak yang loyal pada colonial Belanda terlihat jelas dengan adanya konflik di kalangan priyayi Jawa sendiri. BU yang dipelopori oleh para pelajar STOVIA dan menginginkan perubahan dalam masyarakat pribumi, mendapat tantangan dari kalangan priyayi Jawa. Kaum priyayi birokrat dan ningrat jelas mengkhawatirkan status quo mereka dalam pemerintahan colonial Belanda. Maka tak heran jika beberapa bupati memilih untuk mendirikan perkumpulan Regenten Bond Setia Mulia pada tahun 1908 di Semarang untuk mencegah cita-cita BU yang dianggap menganggu stabilitas para birokrat dan ningrat tersebut. Maka dari BU tidak pernah berkembang luas dan menjadi organisasi massa yang besar di Indonesia. Hal lain yang menyebabkan BU tidak berkembang di seluruh Indonesia adalah karena ia masih bersifat kedaerahan. Salah satu program BU yang utama berbunyi “ de harmonische ontwikkeling van land en volk van Java en Madura” (kemajuan yang harmonis bagi nusa Jawa dan Madura). Dengan demikian, program tersebut mencerminkan kesatuan administrasi kedua pulau tersebut yang mencakup juga masyarakat Sunda yang kebudayaannya mempunyai kaitan dengan Jawa namun jelas mengabaikan masyarakat di pulau lain seperti Sumatra dan Kalimantan.[4]

Dalam kongres BU di Jogjakarta, 11-12 Oktober 1909, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo memberikan usulan agar BU memperluas keanggotaan sehingga tidak hanya terbatas dari bangsawan Jawa semata, tetapi terbuka bagi semua “Anak Hindia” yang lahir, hidup dan akan mati di tanah Hindia. Usulan tersebut ditolak oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat. Sikap yang Jawasentris dalam tubuh BU masih terlihat pada kongresnya di Bandung tahun 1915. Ketika itu, R. Sastrowidjono yang terpilih sebagai ketua meminta hadirin yang hadir untuk menyerukan Leve pulau Djawa, Leve bangsa Djawa, Leve Budi Utomo (Hidup pulau Jawa, Hidup bangsa Jawa, Hidup Budi Utomo). Dalam kongres itu juga diputuskan bahwa BU berusaha untuk mengekalkan dan menguatkan agama Jawa, suatu ajaran yang berorientasi kejawen dan kebatinan dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Sikap yang tidak mendukung cita-cita persatuan Indonesia tersebut masih terus dipelihara sampai usia BU mencapai 20 tahun. Pada kongresnya di Surakarta tahun 1928, BU memutuskan menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia dengan bersikeras menjadikan organisasi itu tertutup bagi segenap suku bangsa Indonesia lainnya walaupun hanya sebatas anggota. Hal ini karena BU hanya dikhususkan bagi bangsawan Jawa bukan untuk suku bangsa Indonesia lainnya seperti non-Jawa dan suku Jawa nonbangsawan.[5]

Jikalau Budi Utomo hanya dikhususkan untuk bangsawan Jawa, berarti organisasi ini sama halnya dengan organisasi kedaerahan lainnya yang tumbuh berkembang di Indonesia zaman pra-kemerdekaan seperti Minangkabausche Bond (1910), organisasi Sundanese (1914), Sarekat Sumatra, Sarekat Minangkabau dan Jong Minahasa (1918).[6] Organisasi yang ada tersebut terbukti tidak efektif dan masih mementingkan kedaerahan sehingga tidak berusia lama dikarenakan ketika itu Indonesia memerlukan penyatuan atas dasar persamaan tanpa ada perbedaan baik suku, ras dan strata dalam masyarakat. Lalu mengapa hari lahirnya BU dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia? Tidakkah lebih tepat jika dijadikan sebagai hari kebangkitan kembali kaum feodal Jawa?

 

Pergerakan Islam Sebagai Tonggak Pemersatu Bangsa

Apabila BU dianggap sebagai organisasi modern pertama di Indonesia yang mampu menggerakkan kesadaran berbangsa dan menolak penindasan penjajah, hal itu sangatlah kurang tepat. Jauh sebelum BU berdiri, bangsa Indonesia telah mengenal pondok pesantren dengan gerakan tasawwufnya. Pesantren sudah dikenal sebagai benteng pertahanan bangsa Indonesia dari penjajahan melalui pendidikan yang diajarkan di dalamnya. Bahkan, pesantren mampu mengikuti arus dan perubahan metode gerakan perjuangan melawan penjajah. Jika sampai akhir abad ke 19 perjuangan melawan penjajah diwarnai dengan pemberontakan mengangkat senjata, pesantren yang dipimpin oleh ulama’ selalu berada di garis terdepan yang membuat penjajah kewalahan dan berpikir keras untuk menghukum para ulama’. Sederat nama seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyak Dien adalah diantara pemimpin yang mampu memporak porandakan kekuatan penjajah. Barulah di awal abad 20 metode perjuangan melawan penjajah diubah dengan mendirikan beberapa organisasi kemasyarakatan yang merangkul semua elemen umat. Para ulama’ tidaklah ketinggalan dengan perubahan tersebut, bahkan semakin aktif dan kreatif sampai akhirnya melumpuhkan kekuatan penjajah Belanda. Djamiat Choir, Sarekat Dagang Islam, Al-Irsyad, Muhammadiyyah, Persyarikatan Ulama, Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama adalah sebagian dari sekian banyak organisasi yang berwarna kemasyarakatan dan keagamaan di awal abad 20.

Munculnya organisasi pergerakan terutama setelah tahun 1900 yang banyak dipimpin oleh para ulama’ tersebut bukanlah merupakan ‘hadiah’ dari penjajah yang mulai menerapkan politik etis yang terkenal dengan triloginya: edukasi, irigasi dan imigrasi.[7] Bukan pula dikarenakan ‘kebaikan’ Belanda yang menerapkan sistem penjajahan berbeda dan lebih baik daripada bangsa-bangsa penjajah lainnya di Eropa.[8] Namun, organisasi yang diikuti kesadaran untuk bangkit secara nasional tersebut muncul lebih karena adanya faktor pendukung lain, baik internal maupun eksternal.

Kahin, seorang professor di Universitas Cornell, dalam bukunya yang berjudul asli “Nationalism and Revolution in Indonesia”, menegaskan bahwa salah satu faktor penting bangkitnya kesadaran nasionalisme adalah persamaan agama. Islam yang kala itu dianut oleh lebih dari 90 persen bangsa Indonesia dan menyebar ke seluruh kepulauan menjadi simbol pemersatu bangsa Indonesia. Beberapa perbedaan yang nampak dari berbagai macam suku bangsa menjadi hilang karena adanya perpaduan yang ditimbulkan oleh agama yang satu. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Islam bahkan menjadi lambang persaudaraan bagi seluruh rakyat untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Dengan mengutip pernyataan W.F. Wertheim dalam bukunya “Effects of Western Civilization on Indonesian Society”, Kahin menyimpulkan bahwa kedatangan penjajah di Indonesia, baik Portugis maupun Belanda, telah menyatukan raja-raja di kepulauan Indonesia untuk memeluk Islam.[9]

Faktor lain yang memunculkan kesadaran untuk bangkit adalah adanya gerakan reformasi di Timur Tengah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Adalah Jamaluddīn al-Afghānīy (w. 1314 H/1897 M)  yang mempunyai pemikiran berpengaruh di tanah Mesir pada waktu itu. Ia berusaha memadukan agama dan ilmu sebagai landasan perjuangan lalu membangun solidaritas antar ummat Islam  untuk melawan imprealisme Barat.[10] Pemikiran al-Afghānīy tersebut diikuti oleh Muhammad ‘Abdūh (1265-1323 H/1849-1905 M) dan muridnya Rashid Ridha (1282-1354 H/1865-1935 M). Ide dan pemikiran mereka yang tertuang dalam majalah al-Urwah al-wutsqa dan al-Manār tersebut banyak mempengaruhi pergerakan Islam di Indonesia. Kedua jurnal ini bisa sampai ke tanah air melalui beberapa murid yang belajar ke Al-Azhar Mesir  seperti syeikh Taher Jalaluddin yang kemudian menyebarkan ide tersebut kepada beberapa murid dan pengikutnya.[11]

Organisasi pembangkit gerakan kesadaran nasional pertama yang lahir dan terus mendapat dukungan luas adalah Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh H. Samanhoedi pada 16 Oktober 1905 di Surakarta. SDI mempunyai tujuan utama untuk menguasai pasar sehingga mampu menghimpun dana yang akan digunakan untuk gerakan kesadaran politik nasional. Oleh sebab itulah, SDI dengan cepat mempunyai banyak pendukung baik dari kalangan karyawan pabrik bati sampai para pedagang di pasar. Apalagi dengan menamakan organisasinya dengan nama yang Islami dan dipimpin oleh seorang ‘haji’, menjadikan SDI memperoleh simpati umat Islam secara luas.

Setahun setelah SDI berdiri, lahirlah Sarekat Islam (SI) pada tahun 1906 atas prakarsa H. Samanhudi juga. Salah satu bukti bahwa SI berdiri tahun 1906 (bukan pada tahun 1912 seperti yang tertulis dalam beberapa buku sejarah) bisa dilacak dari anggaran dasar SI yang menyebutkan adanya keterkaitan pertama dengan wet-wet negeri Surakarta. Hal ini memberi pengertian bahwa SI telah didirikan di Surakarta jauh sebelum mendapat badan hukum pada 10 September 1912.[12]

Pada perkembangan selanjutnya, SI mendapat simpati umat Islam secara luas tidak hanya di Surakarta. Bergabungnya HOS. Tjokroaminoto (1882-1934) dalam SI menambah kekuatan dan menarik simpati massa. Tjokroaminoto yang kharismatik dan berani mengkritik penjajah menjadi daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki oleh organisasi pada masanya. Ditambah lagi kekuatan pimpinan SI tidak hanya ada pada diri Tjokroaminoto, melainkan juga ada pada diri H. Agoes Salim (1884-1954), Abdoel Moeis (1890-1959) dan Wignjadisastra.

Dengan jajaran pimpinan yang kharismatik dan basis massa yang luas, SI semakin berani mengkritik penjajah dengan mengadakan National Congres Central Sarekat Islam yang pertama di gedung Concordia atau gedung Merdeka di Bandung pada 17-24 Juni 1916. Dalam kongres ini SI mempelopori penggunaan istilah nasional dalam masyarakat luas, dan menuntut Indonesia merdeka dengan istilah pemerintahan sendiri atau Zelf Bestuur. Maka tak heran jika Kahin menyatakan bahwa Sarekat Islam merupakan gerakan politik pertama di Indonesia. Gerakan kebangkitannya sangatlah menakjubkan bagi umat Islam dan tentu menjadi ancaman berbahaya bagi penjajah Belanda.[13]

Keberanian HOS. Tjokroaminoto dalam menuntut pemerintahan sendiri dan membela hak-hak rakyat tidaklah sendiri. Di saat Surakarta dan Yogyakarta menjadi target gerakan kristenisasi oleh kolonial pada tahun 1912 dan semakin parahnya kemiskinan akibat system tanam paksa, muncullah KH. Ahmad Dahlan (1868-1923) untuk ikut serta mendirikan organisasi yang diberi nama Persyarikatan Muhammadiyah pada 18 November 1912 sebagai gerakan social pendidikan. Target utama Muhammadiyah adalah anak-anak yatim piatu dengan mendirikan Panti Yatim Piatu.

Berdirinya Muhammadiyah mendapat respon sangat cepat dan luas tidak hanya di pulau Jawa, namun juga diluar pulau Jawa terutama di Sumatera Barat. Sebabnya adalah terdapat teman seperguruan K.H. Ahmad Dahlan ketika belajar di Makkah, yaitu Haji Rasul atau Abdul Karim Amrullah. Aktivitas Muhammadiyah yang terus bergulir dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Untuk itulah, Belanda berusaha menghentikan gerak kemajuannya dengan mengeluarkan Staat Blad no. 494 tahun 1923. Isi Staat Blad itu antara lain: “sebelum memperoleh izin tertulis dari pemerintah, suatu lembaga pendidikan yang tidak dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah colonial Belanda, tidak dibenarkan melakukan aktivitas sekolahnya. Dan hanya abiturient sekolah pemerintah atau swasta yang bersubsidi, yang berhak mengajar di sekolah tersebut”.[14]

Sebuah organisasi pergerakan yang berdiri setelah Muhammadiyah dan mendapat respon yang luas adalah Persatuan Islam (PERSIS) pada 11 September 1923. Lahirnya PERSIS dimulai dengan adanya diskusi yang cukup intensif di kota Bandung. Adalah H. Zamzam dan H. Muhammad Yunus yang selalu memimpin diskusi untuk membincangkan banyak hal seperti perseteruan antara Djamiat Choir dan al-Irsyad, infiltrasi komunis dalam SI dan juga beberapa wacana yang ada dalam jurnal al-Munir dan al-Manar. PERSIS terus berkembang dan menjadi salah satu organisasi yang berpengaruh setelah kedatangan Ahmad Hassan dan menjadi aktivis utama PERSIS. A. Hassan yang menulis banyak buku selalu menantang debat kalangan tradisionalis yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama menjadi sangat tersohor tidak hanya di kalangan PERSIS. Tokoh lain yang lahir dari organisasi ini adalah Mohammad Isa Anshary dan Muhammad Natsir.[15]

Beberapa organisasi yang berdiri di awal abad ke-20 seperti yang dipaparkan di atas lebih bercorak modernis dan bertujuan sebagai pemurnian akidah dan ibadah dari bid’ah khurafat dan takhayyul. Gerak organisasi itu pun dipengaruhi oleh pemikiran Pan-Islamisme yang ada di Mesir. Maka, pada tahun 1926, dengan prakarsa KH. Hasyim Asy’ari, berdirilah Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 di Surabaya. NU berdiri untuk mempertahankan dan menyebarkan pemahaman kaum tradisionalis yang masih banyak dianut oleh masyarakat pedesaan dan kalangan pesantren. Dengan akar historis yang kuat dan luas, NU tidak kalah cepat dalam menerima respon masyarakat bukan saja di Jawa, namun juga di Sumatera dan Kalimantan. Dengan pemahaman yang tradisionalis dan pengaruh pesantren yang kuat, NU bahkan menjadi organisasi terbesar dibandingkan Muhammadiyah dan PERSIS. Maka tak heran jika NU mampu mendirikan partai sendiri setelah sebelumnya terjadi pergeseran dalam tubuh Masyumi.

Epilog: Usaha Deislamisasi Sejarah Kebangkitan Bangsa

                Menelaah beberapa sisi lain dari sejarah bangsa Indonesia, menjadikan kita tersadar bahwa peranan Islam dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Islam dengan dinamika para ulama’ yang ada di Indonesia terus berkembang dan menjadi factor utama penyatu bangsa. Maka sudah sewajarnya jika sejarah yang mengungkap peran besar Islam dan ulamanya ditempatkan pada tempat yang semestinya dan tidak  tersembunyi dari kita sebagai muslim.

Sudah sepantasnya kita mempertanyakan mengenai peran penting BU dalam kebangkitan bangsa. BU yang terbukti tidak mendapat simpati yang luas dan bahkan sudah tidak ada wujudnya sampai sekarang, seharusnya tidak ditempatkan sebagai motor penggerak kebangkitan bangsa. Sarekat Islam sebagai organisasi yang berani dan mendapat respon cukup luas seharusnya lebih sesuai untuk dijadikan contoh organisasi penggerak kebangkitan bangsa. Hal itu mengingat peran SI dalam kancah sejarah Indonesia yang tidak hanya berpengaruh pada kalangan bangsawan dan pegawai saja, namun juga menyentuh akar rumput rakyat Indonesia.

Namun hal itu tidak terjadi, setidaknya sampai saat ini. Sejarah kita hanya mengenal Budi Utomo sebagai organisasi besar dan mempunyai pengaruh luas sehingga membuat Belanda khawatir akan perkembangannya. Sebaliknya, SI tidaklah sebesar BU dan tidak mempunyai peran signifikan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Sungguh hal tersebut sebagai salah satu usaha untuk ‘menyimpan’ peran besar ummat Islam di negeri Indonesia ini []

 

Oleh: Imanuddin AF.


[1] Klaim tersebut bisa ditemukan hampir di semua diktat buku pelajaran sejarah nasional Indonesia dari berbagai macam penerbit seperti Intan Pariwara, Erlangga, Yudhistira dan lainnya. Pembahasan lebih mendalam mengenai Budi Utomo atau Budi Utomo dapat ditelusuri dalam buku Akira Nagazumi, seorang ahli sejarah Asia Tenggara berasal dari Jepang, yang berjudul asli “The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of Budi Utomo, 1908-1918”. Buku tersebut telah diterjemahkan dengan judul “Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908-1918” dan diterbitkan oleh Pustaka Utama Grafiti tahun 1989.

[2] Djamiat Choir berdiri pada 17 Juli 1905 oleh beberapa sayyid dan bangsawan Arab di Jakarta. Para pemimpin dan anggota organisasi ini mayoritas terdiri dari para pedagang Arab seperti Sajid Muhammad al-Fachir bin Abdurrahman al-Masjhur, Sajid Muhammad bin Abdullah bin Sjihab, Sajid Idrus bin Ahmad bin Sjihab dan Sajid Sjehan bin Sjihab. Beberapa anggota mereka ada yang bukan dari golongan Arab seperti K.H. Ahmad Dahlan dan R. Hassan Djajadiningrat namun sebagai anggota yang pasif. Organisasi ini memfokuskan kegiatan mereka dalam pendidikan; mendirikan sekolah di Tanah Abang dan Krukut Batavia serta mengirim beberapa pemuda untuk melanjutkan studi mereka di Turki. Selain itu, Djamiat Choir berusaha mendatangkan guru dari Al-Azhar Mesir untuk mengajar di tanah air. Usaha tersebut baru berhasil pada tahun 1911 ketika tiga orang  dari bangsa Arab bergabung menjadi anggota Djamiat Choir. Salah satu dari mereka adalah Sjech Ahmad Soorkati dari Sudan yang keluar dari Djamiat Choir dikarenakan terjadi perbedaan pendapat mengenai kafa’ah dalam pernikahan. Setelah Sjech Soorkati keluar dari Djamiat Choir, ia berperan besar dalam mendirikan Jam’iyyah al-Ishlah wa al-Irsyād al-Islamiyyah pada 20 Agustus 1915. Kajian lebih mendalam mengenai al-Irsyad periksa: Ahmad Ibrāhim Abu Syauk, Tārīkh harakah al-Ishlāh wa al-Irsyād wa syaikh al-Irsyādiyyīn Ahmad Muhammad as-Surkatiy fi Indonesia, (Kuala Lumpur: publikasi bersama antara Research Centre International Islamic University Malaysia dan Dār al-Fajr Malaysia, 2000), 249-253. M Mukhsin Jamil, Nalar Islam Nusantara; Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis dan NU, (Cirebon: Fahmina Institute, 2008), 113-171.

[3] BO bermula dari aksi Mas Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk mengumpulkan dana bagi beasiswa putra-putri Jawa yang dimulai tahun 1906. Usahanya tersebut menginspirasi tiga murid siswa STOVIA untuk mendirikan satu organisasi Jawa yang bertujuan untuk mempromosikan budaya Jawa. Lihat: Bernard H.M. Vlekke, Nusantara Sejarah Indonesia, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), hlm. 391

[4] Lebih jauh pembahasan mengenai hal ini bisa dilihat di: Akira Nagazumi, Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908-1918, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989)

[5] Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Bandung: Penerbit Salmadani, 1433/2012) hlm. 340-347

[6] Michael Francis Laffan, Islamic Nationhood and Colonial Indonesia; The Umma below the Winds, (London: Routledge Curzon, 2003), hlm. 165

[7] Klaim bahwa maraknya organisasi massa pada awal abad 20 adalah karena Belanda menerapkan politik etis dapat dilihat dalam buku-buku pelajaran sejarah di tanah air. Politik etis atau yang biasa disebut politik balas budi tersebut muncul setelah pidato ratu Wilhelmina yang naik tahta tahun 1910. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Belanda mempunyai hutang budi terhadap bangsa pribumi, oleh karenanya ia menuangkan kebijakannya dalam politik etis. Salah satu isinya adalah menekankan pentingnya pendidikan bagi pribumi, tidak hanya kaum priyayi saja, namun juga rakyat biasa. Inilah yang diklaim sebagai penyebab utama munculnya organisasi nasional di Indonesia sebelum kemerdekaan. Lihat: <http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Etis&gt;

[8] Christopher Hitchens mengungkapkan bahwa Belanda menerapkan budaya yang ia sebut “as a model of highly evolved religious tolerance and political pluralism” (model toleransi beragama dan plurlisme politik yang sangat berkembang). Hal itu terbukti dengan daerah jajahan Belanda (Indonesia, Suriname dan Afrika Selatan) yang tidak dijajah dengan kekerasan dan kefanatikan. Lihat: France Gouda, Dutch Culture Overseas: Colonial Practices in the Netherlands Indies, 1900-1942, (Singapura: Equinox Publishing, 2008), 1.

[9] George McTurnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, (karya yang diterjemahkan oleh Ismail bin Muhammad B.A dan Zaharom bin Abdul Rashid B.A.) (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980), 49-50

[10] Pemikiran Jamāluddīn al-Afghānīy dapat ditelusuri dalam beberapa buku seperti: Nikki R. Keddie, An Islamic Response to Imprealism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamāl ad-Dīn al-Afghāni, (London, University of California Press Ltd., 1983)

[11] Hamka menyebutkan bahwa Syeikh Taher Jalaluddin yang berasal dari daerah Minangkabau dan belajar di Mesir sebagai pelopor pertama pembawa ajaran Muhammad ‘Abduh dalam jurnal al-Manār. Syeikh Taher juga menerbitkan majalah al-Imam di Singapura yang merupakan saduran dari isi al-Manār. Selain itu, syekh Muhammad Djamil Djambek, syeikh Abdullah Ahmad dan syeikh Abdul Karim Amrullah juga merupakan pembawa ajaran ‘Abduh dalam aktivitas mereka. Penelusuran lebih jauh mengenai kontribusi empat ulama tersebut dapat ditemukan dalam pidato Hamka dalam rangka pengukuhan Doktor Honoris Causa dari universitas Al-Azhar pada tahun 1958 yang berjudul “Pengaruh Muhammad ‘Abduh di Indonesia”. Pemaparan lebih jauh dapat dilihat dalam karya: Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973) 31-39.

[12] Terjadi perbedaan penulisan sejarah SI dalam buku-buku sejarah. A.P.E. Korver menyatakan bahwa sebelum SI berdiri, terjadilah banyak konflik antara pedagang pribumi dengan pedagang Cina. Ia juga menyebutkan bahwa ada keterkaitan erat antara Sarekat Dagang Islam dengan Sarekat Dagang Islamiyah yang dipimpin oleh R.M.T. Adhisoerjo di Bogor. Selain itu ia juga adanya perebutan kekuasaan dalam tubuh SI yang akhirnya dimenangkan oleh Tjokroaminoto. Hal yang sama sekali berbeda dipapaparkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Ia menyebutkan bahwa Sarekat Dagang Islamiyah sengajar didirikan oleh penjajah untuk menyaingi Sarekat Dagang Islam. Pemaparan lebih jauh baca: Ahmad Mansur Suryanegara, hal. 353-394; A.P.E Korver, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?, (Jakarta: Penerbit PT. Grafiti, 1985)

[13] George McTurnan Kahin, hal. 82: Pemaparan lebih jauh mengenai peran penting Sarekat Islam dalam kebangkitan kesadaran nasional dapat dilihat dalam tesis Timur Jaylani. Ia mengungkapkan bahwa SI merupakan pioneer bagi pergerakan nasionalis di Indonesia. Maka tak heran jika keberadaan SI adalah sebagai starting point bagi munculnya pergerakan-pergerakan lain di Indonesia.lihat: Timur Jaylani, The Sarekat Islam Movement: Its Contribution to Indonesian Nationalism, (tesis MA pada Islamic Studies di universitas Mc.Gill, Montreal Canada: 1959), 106-108

[14] Ahmad Mansur Suryanegara, hal.427-450

[15] Pembahasan lebih mendalam mengenai PERSIS dapat dilihat: Howard Federspiel, Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia, (New York: Cornell University Ithaca, 1970): Howard Federspiel, Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State; The Persatuan Islam (PERSIS), 1923 to 1957 (Leiden: Brill, 2001).

 


Berikan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Terpopuler

%d blogger menyukai ini: