ISFI online

Beranda » Opini » Haruskah Ulama Berpolitik?

Haruskah Ulama Berpolitik?

kampanye-politikOleh: Ali Rakhman*

Dunia perpolitikan hari ini, khususnya politik yang berafiliasi dalam PARTAI, dianggap sebagai tempat yang kotor, jijik, sarang korupsi, tempat berkumpulnya orang-orang yang licik, gila kekuasaan dan lain-lain. Terjun kedunia politik sama saja dengan menceburkan diri kelaut maksiat.

Ya, benar, pernyataan ini tidak bisa dibantah, karena memang fakta. Sebab itu ramai orang yang menyerukan agar menjauh dari dunia politik. Para ulama, juga disarankan, jika segan untuk mengatakan diharamkan, agar jangan menyentuh dunia politik. Konon akan menjatuhkan marwah dan wibawa mereka. Jadi, dalam konteks ini, kemuliaan dan kesucian para ulama diukur dengan ‘berafiliasi atau tidaknya mereka’ kedalam dunia politik.

Jika kekotoran didunia politik adalah sebuah FAKTA, maka ada DUA FAKTA lain yang terlupakan.

Fakta pertama, dalam konteks ke-Indonesiaan, “salahsatu jalan untuk memperbaiki politik adalah dengan masuk ke dunia politik itu sendiri” melalui partai. Artinya untuk membersihkan rumah yang kotor mau tidak mau sipemilik rumah harus masuk kedalam rumah itu, lalu membersihkannya. Kotoran (sampah, debu dll) yang ada dirumah tidak akan hilang jika hanya sekedar dilihat dan dipandang oleh pemiliknya.

Fakta kedua, partai politik adalah perahu atau media untuk meraih ke-PEMIMPINAN-an, baik itu Presiden, menteri, ataupun DPR/D.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah semua orang layak menjadi pemimpin? Untuk menjawab layak atau tidaknya seseorang menjadi pemimpin tentulah harus menggunakan ukuran yang sesuai dengan pandangan Islam. bukan pandangan ilmu konvensional.

al-Mawardi, dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyyah, telah menetapkan syarat-syarat orang yang layak untuk memimpin negara: [1]
1. Adil (al-‘Adaalah)
2. Memiliki Ilmu, yaitu mampu berijtihad dan mengeluarkan hukum.
3. Sempurna panca indera (salaamah al-hawaas) baik itu pendengaran, penglihatan, ataupun pertuturan yang membolehkan baginya untuk bertindak dengan panca inderanya itu.
4. Tidak ‘cacat fisik’ yang menghalangi seseorang bergerak dan bertindak.
5. Yang memiliki ide-ide cerdas (innovative) yang mampu menolongnya untuk memimpin rakyat dan mengurus kepentingan Negara.
6. Mempunyai keberanian serta kekuatan yang menyebabkan dirinya mampu melindungi Negara serta berjihad menentang musuh.
7. Berketurunan mulia.

Yang menarik perhatian disini adalah poin pertama dan kedua, -ini tidak berarti mengabaikan poin-poin lainnya-, yaitu seorang pemimpin harus memiliki sifat ‘adil’ dan ‘memiliki ilmu -dalam hal ini ilmu syari’ah’. Muncul lagi pertanyaan, apa itu adil dan apapula itu ilmu?

Dalam karyanya tersebut al-Mawardi tidak memberikan penjelasan secara detail apa itu adil. namun demikian, kata adil dapat ditemui dalam “Risalah untuk kaum muslimin” karya monumental Prof. Al-Attas. [2]

Menurut al-Attas ‘keadilan’ berarti ‘keadaan dimana sesuatu itu berada tepat pada tempatnya’ sehingga mewujudkan suasana harmoni atau dan keseimbangan. Adapun cara untuk mengetahui “sesuatu itu berada tepat pada tempatnya” , lanjut al-Attas, adalah dengan ILMU. Sebab itu, kata al-Attas, sangat aneh sekali ketika seseorang diamanahkan untuk memimpin masyarakat, tetapi tidak dibekali dengan ilmu. Kepemimpinan yang tidak dibimbing oleh ilmu, kata al-Attas, akan memunculkan kezaliman.

“kezaliman” adalah suatu keadaan dimana orang yang diberi tanggung jawab, tugas dan amanah namun mereka tidak memiliki kemampuan/kapasitas untuk mengemban tanggung jawab, tugas dan amanahnya itu.

Kalau demikian benarlah apa yang dikatakan penyair arab: wa la saraata idza juhaaluhum saadu (dan bukanlah tokoh kiranya yang berkuasa itu adalah orang bodoh).

Jadi wajar pada hari ini kezaliman merajalela dinegeri muslim. Penyebabnya tidak lain karena pemimpinnya jahil. Jahil disini bukan jahil intelektual (tidak bisa membaca, menulis dan berhitung) tetapi jahil dari ilmu syari’ah.

Jadi, -mau tidak mau-, orang yang duduk di kursi kepemimpinan (pemerintahan) mestilah orang yang adil dan berilmu. Siapakah orang yang tahu dan mengerti arti ‘keadilan’ dan siapa pula orang yang dianggap memiliki ilmu? Mereka adalah para ulama. Jadi ulama’ lah yang layak untuk jadi pemimpin.

Kesimpulannya, menyingkirkan orang-orang berilmu (ulama) dari dunia politik, sama saja dengan memberi peluang kepada orang jahil dan zalim untuk memimpin negeri ini.

[1] al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, hal 5. Eng. Trans. the laws of Islamic Governance, hal 12.
[2] al-Attas, Risalah untuk Kaum Muslimin, hal. 25.

*Mahasiswa PostGraduate IIUM Jurusan Quran Sunnah


1 Komentar

  1. […] makalah dari saudara Ali Rakhamn yang bernada pertanyaan sangatlah menarik untuk disikapi melalui sebuah makalah juga. Tulisan yang […]

Berikan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Terpopuler

%d blogger menyukai ini: