ISFI online

Beranda » Opini » Mengurai Peran Ulama’ dalam Politik Era Modern

Mengurai Peran Ulama’ dalam Politik Era Modern

islam-religion-politicsOleh: Imanuddin Abil Fida*

Sebuah makalah dari saudara Ali Rakhman yang bernada pertanyaan sangatlah menarik untuk disikapi melalui sebuah makalah juga. Tulisan yang diawali dengan pertanyaan, “Ulama Berpolitik, Haruskah?” dan nampaknya diakhiri dengan jawaban sendiri oleh penulis adalah pemaparan ide cukup baik dalam menanggapi isu ulama dan politik. Dalam pemaparannya, Rakhman tidak menyangkal adanya anggapan bahwa dunia politik sekarang identik dengan sarang korupsi, kelicikan dan gila kekuasaan. Jika hal tersebut dianggap fakta, maka ia menawarkan dua wacana, yang ia anggap juga sebagai fakta, bahwa salah satu jalan untuk memperbaiki politik adalah dengan masuk dalam dunia politik itu sendiri dan partai politik adalah ‘perahu’ untuk meraih kepemimpinan dalam eksekutif maupun legislatif.

Dalam bagian selanjutnya, ia memandang bahwa al-Mawardi (972 H-1058 M) telah meletakkan tujuh syarat untuk menjadi pemimpin. Tentu, kesemua syarat tersebut bersesuaian dengan worldview Islam sebab al-Mawardi termasuk salah satu pemikir terkemuka Muslim dalam bidang politik di abad pertengahan. Dari situlah Rakhman berkeyakinan bahwa, mau tidak mau, orang yang menjadi pemimpin adalah yang memenuhi semua syarat tersebut, terutama adil dan berilmu. Lalu ia sampai pada satu kesimpulan, bahwa ulama’ lah yang layak menjadi pemimpin, sehingga menyingkirkan ulama’ dari dunia politik sama saja dengan memberi peluang kepada orang jahil dan zalim dalam memimpin.

Dari pemaparan sederhana tersebut, jelas terbaca bahwa Rakhman ‘menggiring’ pembaca untuk menjawab pertanyaan yang ia ajukan sendiri dalam judul tulisan tersebut. Penggiringan tersebut sah-sah saja, sebab setiap penulis tentu punya otoritas untuk menuliskan apa yang ada dalam gudang idenya. Lagipula, setiap pembaca bisa saja setuju dengan ide tersebut, namun tidaklah berdosa jika mempunyai pandangan yang sama sekali berbeda. Untuk itulah, tulisan ini dibuat dengan tujuan memperkaya wacana agar terjadi interaksi keilmuan yang menjunjung adab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menanggapi tulisan Rakhman, penulis mencoba mengkaji tiga tema penting sebelum sampai pada kesimpulan. Pertama; apa dan bagaimana politik berikut sistemnya yang berkembang di seantero dunia saat ini termasuk Indonesia? Kedua; bagaimana karakeristik politik dalam Islam yang sudah diwacanakan oleh ilmuwan Muslim yang seharusnya menjadi guidelines kita saat ini? Dua hal tersebut menjadi penting agar kita dapat membandingkan antara fakta politik saat ini dengan apa yang seharusnya menjadi pengangan untuk ummat Islam. Ketiga; mengkaji peran dan posisi para ulama’ terdahulu dalam berpolitik (das sein) sehingga menjadi pelajaran ideal dan menjadi panduan (das sollen) bagi para ulama’ kita pada masa sekarang.

Politik di Era Modern

Berbicara mengenai politik saat ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari definisi politik itu sendiri berikut beberapa ideologi dan pemikiran yang mengitarinya. Hal tersebut menjadi sebuah kewajiban supaya wacana yang terbangun tidak terpisah antara satu dengan lainnya. Kata politik adalah padanan kata politics yang berasal dari bahasa Yunani, polis, yang berarti city-state. Adalah Aristotle (384-322 SM) yang memperkenalkan ide politik melalui satu karyanya berjudul ‘politics’ dan menyimpulkan bahwa semua manusia pada dasarnya adalah berpolitik (man is by nature a political animal). Melalui kesimpulan tersebut, ia meyakini bahwa setiap manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain tidak akan lepas dari hubungan politik (a political relationship) untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian setiap manusia adalah politikus (politicians) dalam arti yang sangat luas.[1]

Definisi ‘politik’ ala Aristotle yang umum tersebut, mengalami perubahan bahkan penyempitan makna di abad modern ini. David Easton misalnya, melihat politik sebagai proses dimana sebuah nilai atau ideologi dapat ditanamkan secara otoriter dalam sebuah masyarakat.[2] Harold Lasswell mendefinisikan politik secara sederhana; siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana? (Who gets what, when and how?).[3] Lenin, pemimpin revolusi Bolshevik di Rusia menganggap politik sebagai ‘siapa melakukan apa kepada siapa?’ (who does what to whom?).[4] Mao Tse Tung, pemimpin besar komunis di Cina menggambarkan politik sebagai ‘perang tak berdarah’ (bloodless war).[5] Sedangkan dalam beberapa buku pengantar ilmu politik yang menjadi rujukan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, politik identik dengan kekuasaan, negara dan pemerintahan serta proses untuk mendapatkan dan mempertahankannya.[6]

Pembahasan ilmu politik juga tidak lepas dari pemikiran dan ideologi yang berkembang saat ini disamping juga memaparkan kaidah, model dan bentuk pemerintahan yang dianut oleh banyak negara di dunia. Hal ini dapat dipahami karena ideologi memang tidak akan pernah lepas dari karakteristik politik saat ini. Sistem politik di sebuah tempat pada sebuah zaman dibangun berdasarkan ideologi yang berlaku pada tempat dan zaman tersebut. Ideologi (ideologie) yang diartikan sebagai ilmu pengetahun mengenai pikiran manusia (a science of human mind) oleh seorang aristrokat Prancis bernama Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) pertama kali mengemuka  pada tahun 1796, tujuh tahun setelah revolusi Prancis.[7] Pada masa berikutnya, ideologi menjadi landasan berpikir dalam segala tingkah laku manusia tidak terkecuali dalam berpolitik. Tak pelak lagi jika ideologi tertentu yang digunakan dalam politik akan mempengaruhi seluruh gerak langkah politik dan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Ideologi tersebut juga berpengaruh sangat kuat terhadap kepemimpinan, rekrutmen politikus, suksesi dan perilaku pemilih.[8] Maka dapat dipahami bahwa warna politik di abad modern ini tidak bisa dipisahkan dari ideologi yang berkembang dan dikembangkan oleh para pemikir politik melalui karya mereka semacam nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, demokrasi, anarkisme, liberalism, konservatisme, feminism dan fasisme.[9] Berbagai buku dan jurnal diterbitkan yang isinya mendukung, mendiskusikan ataupun mengkritik berbagai ideologi tersebut dan menjadi ‘santapan’ utama mahasiswa, terutama mereka yang belajar ilmu politik.

Untuk mendukung aplikasi dari ideologi-ideologi tersebut dibuatlah sistem dan kaidah politik modern diantaranya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan menjadi tiga bagian; legislatif, yudikatif dan eksekutif. Sedangkan proses menuju kekuasaan tersebut, dibuatlah kendaraan politik yang bernama partai politik. Hampir semua negara di dunia saat ini, kecuali negara penganut monarki absolut, mempunyai partai politik yang memberikan warna terbesar dalam kancah perpolitikan. Sir Randol Fawkes mendefinisikan partai politik sebagai kumpulan orang yang berusaha untuk memenangkan kandidatnya dalam pemilihan umum sehingga dapat mengontrol ataupun mempengaruhi keputusan pemerintah.[10] Pendapat yang kurang lebih sama ditulis oleh Rosa Mule, bahwasanya partai politik tidak ubahnya sebagai permainan dan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Dalam prosesnya, partai politik selalu berusaha mencari suara dalam arena pemilihan umum untuk memainkan peran penting dalam arena eksekutif dan legislatif.[11]

Perkembangan politik yang didasari oleh berbagai ideologi berikut sistem, kaidah dan modelnya juga menghampiri Indonesia saat ini. Dengan penduduk yang majemuk, Indonesia menganut sistem presidensial ataupun parlementer dan menjadikan demokrasi sebagai ‘dewa’ dalam sistem pemerintahan. Lebih dari itu, semua ideologi yang dianut oleh negara di belahan dunia Barat juga tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Tak ayal lagi, setiap orang yang berkinginan untuk terjun di dalam dunia politik haruslah mengikuti sistem yang sudah ada. Untuk itulah, hampir tidak mungkin ditemukan seorang politikus, yang beragama Islam sekalipun, mendapatkan kesuksesan dalam gelanggang politik jika ia tidak mau mengikuti sistem yang ada. Sistem yang dari dasarnya  sudah tanpa nilai Islam tersebut akan menuntut siapa saja untuk patuh dan tunduk agar meraih kesuksesan, kalau tidak, ia akan terlempar dengan sendirinya atau dilempar oleh sistem itu sendiri.

Islam Memandang Politik

Sebagai agama yang memperhatikan setiap sisi kehidupan manusia, Islam tidak membiarkan umatnya berperilaku tanpa aturan yang jelas, sehingga sedari awal Islam sudah memberikan panduan dan tuntunan berpolitik. Politik (siyāsah) berasal dari sāsa-yasūsu yang bermakna hakama wa dabbara. Secara literal, siyāsah erat kaitannya dengan kepemimpinan, perintah dan larangan seorang pemimpin terhadap rakyat dan pengaturan terhadap sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan.[12] Dari beberapa definisi tersebut, setidaknya ada empat kata kunci yang menjadi perhatian Islam dalam urusan politik, yaitu pemimpin; rakyat; aturan dan kemaslahatan. Keempat kata kunci itulah yang menjadi perhatian besar para ulama’ dan menjadikannya tema penting dalam setiap karya mereka. Untuk mendapatkan pengertian lebih mendalam mengenai wacana siyāsah islamiyyah, ada baiknya kita mengetahui pemikiran beberapa ulama’ salaf mengenai politik.

Imam al-Juwaini (w. 478 H/1085 M) memulai pembahasan mengenai kewajiban memilih pemimpin dalam sebuah komunitas. Bahkan, kewajiban tersebut ditetapkan oleh syari’at dan akal, sebab Allah tidak mungkin meninggalkan seluruh ciptaanNYA tanpa keteraturan yang dijalankan oleh seorang pemimpin. Di sinilah peran pemimpin yang harus menegakkan hukum agar pelanggaran dapat terhindar dan masyarakat mendapat petunjuk yang benar (fa bi ḥukmihi taraddā al-mu‘tadūn wa bi faḍlihi ihtadā al-muhtadūn). Untuk mencapai tujuan itu, maka pemimpin haruslah mempunyai beberapa sifat utama, diantaranya al-‘ilm (berpengetahuan), al-taqwā (ketakwaan), al-warā’ (kesalehan) dan al-fiṭnah (kecerdasan). Selain itu, ia juga memaparkan bahwa pemimpin hendaknya dipilih oleh ahl al-‘aqd (semacam DPR atau MPR) sebagai wakil dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dan keutamaan sifat di tengah-tengah masyarakat lainnya. [13]

Abū ×āmid al-Ghazāli (w. 505 H/1111 M) juga menitik beratkan perhatiannya pada sifat dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Menurutnya, pemimpin dipilih dengan tujuan untuk menjaga manusia dari kezaliman manusia lainya. Di sinilah letak pentingnya sifat adil bagi pemimpin, sebab pemimpin haruslah selalu berbuat adil di antara manusia dan menghindarkan diri dari tirani dan pengrusakan. Keadilan yang dimilikinya haruslah diikuti oleh ketinggian tekad (sumuwwu al-himam) untuk mencapai kemakmuran bagi rakyatnya. Jika seorang pemimpin memiliki sifat adil yang diikuti ketinggian tekad tersebut, maka wajiblah bagi rakyat untuk mengikuti dan mentaatinya. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya sifat kesalehan, kepantasan dan keadilan bagi para menteri (wuzarā’) sebagai pihak yang selalu membantu pemimpin. Adanya menteri dengan sifat tersebut sangatlah penting mengingat seorang pemimpin akan selalu bermusyawarah dan bertukar pikiran dengan mereka dalam mengeluarkan kebijakannya.[14]

Ibn Taimiyah (w. 728 H/1328 M) menekankan pembahasannya pada pentingnya sifat amanah bagi seorang pemimpin. Bahkan, sifat amanah disamping kekuatan yang mumpuni adalah dua dasar utama dalam kepemimpinan. Pemimpin yang amanah selanjutnya akan memilih para menteri, hakim dan pembantu lainnya yang amanah dan mampu menutupi kekurangan dirinya. Di sinilah, menurut Ibn Taimiyah, diperlukan kepandaian pemimpin dalam memilih orang-orang yang amanah di sekelilingnya. Di bagian lain, ia memaparkan bahwa kezaliman yang dilakukan oleh para gubernur (wulāt) dan masyarakat umum (ra‘iyyah) banyak terjadi manakala mereka mengambil sesuatu yang diharamkan dan menyembunyikan sesuatu yang harus diberikan (ya’khudhūna mā lā yaillu wa yamna‘ūna mā yajibu). Terhadap orang yang zalim tersebut, wajiblah diberikan hukuman (‘uqūbāt) ataupun teguran (ta’zīr) tergantung kepada kadar kezalimannya. Pada bagian akhir, ia mengingatkan bahwa kepemimpinan bukanlah untuk mengumpulkan harta atau membuat seorang pemimpin terkenal, melainkan untuk agama dan pendekatan diri kepada Allah.[15]

Dari paparan beberapa pandangan ulama’ mengenai politik, kita dapat memahami bahwa mereka sangat memperhatikan peran sentral seorang pemimpin yang menjadi panutan dalam sebuah wilayah semacam negara. Bahkan, tema mengenai pemimpin, termasuk sifat yang seharusnya dimiliki pemimpin, tatacara pemilihan pemimpin dan muamalah pemimpin kepada para menteri, pembantu dan rakyatnya menjadi tema besar dalam buku-buku meraka. Hal tersebut dikarenakan pemimpinlah yang memiliki hak, wewenang begitu juga kewajiban untuk menentukan dan memutuskan setiap perkara dan permasalahan yang menimpa masyarakat. Pemimpin adalah panutan utama bagi masyarakat sebab keadilannya dan perhatiannya terhadap masyarakat akan menjadikan wilayah yang ada dibawah kendali kepemimpinannya menjadi wilayah yang baik dan sejahtera. Nah, jika pemimpin memiliki peran begitu signifikan dalam sebuah masyarakat, dimanakah peran ulama’? Akankah mereka juga masuk dalam lingkaran utama (inner circle) kepemimpinan? Bagian berikutnya mencoba untuk menjelaskan isu penting tersebut.

Peran Ulama’ dalam Politik

Bagaimana posisi dan peran ulama’ dalam berpolitik selalu menjadi perbincangan tanpa henti baik di kalangan ulama’ sendiri maupun mereka yang terjun dalam arena politik. Seperti perbincangan-perbincangan lainnya, isu ini menghasilkan dua kelompok; mereka yang membolehkan ulama’ masuk dalam lingkungan politik praktis agar dapat memberi warna yang baik, dan kelompok yang berpendapat bahwa sebaiknya ulama’ tidak terjun langsung dalam politik sehingga netralitas mereka dapat terjaga. Masing-masing pendapat pasti mempunyai alasan dan bukti yang menurut mereka dapat dijadikan sandaran penting dari pendapat tersebut.

Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai peran ulama’ dalam politik, ada baiknya kita bersepakat mengenai makna ulama’ dan batasan-batasannya secara ringkas. Kesepakatan tersebut menjadi penting mengingat ulama’ (sing. al-‘ālim) bisa juga diartikan secara luas, yaitu orang Islam yang mempunyai ilmu. Jika makna ulama’ yang luas ini diterapkan, maka akan terdapat banyak golongan dan individu yang masuk dalam golongan ulama’ tersebut, termasuk ahli politik muslim dan birokrat muslim, guru dan dosen muslim, dokter muslim dan lain sebagainya.[16] Ulama’ yang menjadi landasan wacana dalam makalah ini adalah mereka yang benar-benar mengikhlaskan niat untuk belajar ilmu agama Islam dan menyebarkannya di kalangan ummat Muslim tanpa ada pamrih keduniaan yang diinginkannya.[17] Dengan demikian, tidak semua orang bisa masuk dalam golongan ulama’, pun tidaklah mudah seseorang menganggap dirinya ulama’ atau dianggap sebagai ulama’ oleh orang lain.

Ulama’ yang demikian mempunyai posisi penting dan strategis di tengah-tengah masyarakat. Mereka menjadi kaum yang berada di tengah masyarakat namun lebih tinggi posisinya dibandingkan pemimpin. Posisi penting tersebut dikarenakan nasehat, saran dan masukan ulama’ akan selalu diperlukan oleh pemimpin. Ibn Qutaybah dalam bukunya menegaskan bahwa ulama’ dan zuhhād berada pada posisi dan peran yang sangat penting (pivotal actor) sebab mereka menjadi penasehat para pemimpin (mulūk) dalam berbagai macam permasalahan seperti Muḥammad ibn Ka‘ab al-Quraẓī yang menasehati ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz dan al-Awzā‘ī yang mendapat penghormatan besar dari al-Manṣūr.[18] Al-Ùurṭushī juga merekam berbagai kisah menarik perbincangan antara para ulama’ dan pemimpin semacam al-Aḥnaf ibn Qays dengan Mu‘awiyyah, Sufyān al-Ùaurī dengan al-Mahdī dan Ibn Sammāk dengan Hārūn al-Rashīd.[19] Semua kisah tersebut bermuara pada peran strategis para ulama’ sebagai penasehat pemimpin agar tidak menyimpang dalam menjalankan kewajiban terhadap rakyatnya. Peran strategis tersebut tidaklah diikuti oleh kedudukan tinggi dalam sistem kenegaraan, dalam artian tidak mempunyai jabatan resmi yang penting dalam pentas politik.

Keengganan ulama’ untuk masuk dalam sistem politik yang ada bukanlah gambaran bahwa mereka tidak berpolitik atau menganggap Islam terpisah dengan politik. Semua ulama’ tetaplah berpolitik dengan tidak memasuki arena politik praktis. Politik semacam inilah yang tetap menjaga netralitas para ulama’ sehingga setiap kata, ucapan dan perbuatannya hanya untuk menegakkan kebenaran (kalimat al-haqq) dimana pun dan kapan pun berada. Mereka tidak membela partai A atau B, tidak pula mendukung kelompok dan suku C dan D. Tidak pula mempunyai ambisi pribadi ataupun kelompok untuk mendekati pemimpin sehingga dikenal di masyarakat luas. Bagi mereka, membela kebenaran adalah yang paling utama tanpa melihat siapa yang dibela dan apa yang akan didapatkan. Bahkan, kebenaran tersebut disampaikannya pula di depan pemimpin yang menyimpang sebab itulah seutama-utamanya jihad, terutama bagi para ulama’ (afal al-jihād kalimat al-haqq tuqālu li imām jā’ir).[20]

Di samping selalu memberikan saran dan nasehat kepada pemimpin, para ulama’ secara aktif ikut serta dalam perbaikan masyarakat luas melalui pendidikan. Mendidik masyarakat secara luas berarti ikut serta bersama masyarakat dalam kehidupan mereka. Mereka dekat dengan masyarakat karena masyarakat selalu merindui kehadirannya. Mendidik juga berarti memperbaiki akhlāq semua lapisan masyarakat, mengingatkan kekurang pedulian mereka terhadap nilai-nilai agama dan memberikan perhatian mendalam terhadap segala permasalahan yang menimpa mereka. Dengan berperan aktif dalam perbaikan masyarakat, ulama’ sudah mengambil posisi penting nan strategis dalam berpolitik dalam sebuah negara. Keaktifan tersebut bisa menjadi senjata ampuh bagi ulama’ untuk mengubah jalannya pemerintahan yang masih terdapat banyak kekurangan dan penyimpangan. Bahkan, meminjam istilah al-Ùurṭushī, gerakan yang menyentuh pada masyarakat secara langsung tersebut lebih dahsyat dari banyaknya tentara, i al-ra‘iyyah khayr min kathrah al-junūd.[21]

Salah satu metode ulama’ yang mengutamakan gerakan perbaikan masyarakat direkam dengan cukup baik oleh al-Kīlānī yang mengetengahkan ketokohan Imam al-Ghazāli dan ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī. Ia menamakannya gerakan pembaharuan dan perbaikan (arakat al-tajdīd wa al-i). Menurutnya, gerakan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut bermula dari pendidikan yang sangat intens di tengah-tengah masyarakat. Dari situlah, al-Ghazāli melihat pentingnya pembentukan generasi baru dari para ulama’ (ījād jīl al-jadīd min al-ulamā‘) yang memahami hakikat posisinya sebagai ulama’ diikuti dengan perbaikan metode pendidikan dan pengajaran. Tak lupa pula, al-Ghazāli selalu mengingatkan para pemimpin yang yang berbuat kedhaliman terhadap rakyatnya (naqd al-salāīn al-ulmah). Metode yang serupa juga diikuti oleh al-Jīlānī yang mengutamakan pendidikan ruh (al-tarbiyah al-rūiyyah) dan pendidikan kemasyarakatan (al-tarbiyah al-ijtimā‘iyyah). Ia juga selalu menasehati para pemimpin dan ulama’ untuk memahami peran dan fungsinya agar tercipta keadilan dalam masyarakat luas. Gerakan yang dilakukan oleh keduanya, lanjut al-Kīlānī, berpengaruh luas sampai berdirinya daulat al-Zankiyyah.[22]

Kesimpulan

Mengibaratkan politik masa modern bagaikan rumah yang kotor, lalu seorang harus memasuki rumah tersebut untuk membersihkannya, adalah pengibaratan yang terlalu dangkal dan sangat sederhana. Politik bukanlah rumah saja, namun ia juga berpenghuni beberapa orang yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Ada yang mengurus ruang tamu, ruang makan, ruang tengah dan sebagainya. Nah, orang-orang yang mengurus rumah tersebut dipilih oleh masyarakat yang ingin agar rumah tersebut terurus dan menyejahterakan. Masyarakat ingin agar rumah tersebut membawa kemanfaatan bagi mereka sehingga hidup mereka terjamin dan keadilan tercipta. Jika rumah dan pengurusnya itu tidak beres dan sebagian mereka sudah menjadi ‘tikus berdasi’, lalu bagaimana caranya membersihkan rumah tersebut? Apalagi jika kita melihat fakta bahwa ternyata rumah tersebut tidak membawa kemanfaatan besar bagi masyarakat, bahkan tidak berfungsi untuk menjaga masyarakat. Akankah ulama’ turun tangan dengan memasuki rumah tersebut dan ‘membabat habis’ para pengurus yang tidak becus?

Menyikapi masalah tersebut, sebagian tentu berpendapat bahwa memang ulama’ lah yang harus masuk rumah politik tersebut untuk memberi contoh konkrit bagaimana berpolitik secara Islam lalu mengubah ‘tikus berdasi’ menjadi manusia secara hakiki. Asumsi dari pendapat ini adalah, apabila ulama hanya berfungsi sebagai poros penengah dalam kancah kontestasi politik, maka keadaan perpolitikan akan menjadi kering karena diisi oleh kecendrungan mainstream politik yang sama tanpa ada pembeda. Jika ulama’ berada dalam arena politik, maka ia akan menjadi warna tersendiri, dan setidaknya dapat mencegah kemunkaran berlebihan yang dilakukan oleh pemimpin atau wakil rakyat. Bukankah ulama’ itu mencerminkan wajah Islam sehingga kedamaian dan keteduhan yang dipancarkannya dapat ‘berbuah manis’ dalam politik? Inilah nampaknya yang menjadi pendapat beberapa pihak, termasuk juga saudara Ali Rakhman.

Asumsi kurang tepat jika melihat sistem politik zaman modern yang sudah melenceng jauh dari nilai-nilai Islam. Apakah pantas seorang ulama’ masuk dalam sistem itu dengan dalih ingin memperbaiki sistem atau orang dalam system tersebut? Jika para ulama’ diharuskan atau setidaknya diperbolehkan berpolitik secara praktis, maka kemungkinan akan muncul stigma dalam masyarakat bahwa semua yang disampaikan oleh para ulama mempunyai muatan ideologi politik tertentu. Stigma negatif seperti ini wajar muncul karena konstelasi politik tidak mengenal win-win solution, yang ada hanya win,win and win. Sama halnya ketika seorang petinju memasuki ring untuk bertinju, maka yang terpikirkan adalah cara bagaimana agar dirinya menang melawan yang lain. Nah, arena politik juga demikian, setiap yang memasukinya akan berpikir bagaimana caranya memenangkan suara rakyat, bahkan ia berusaha sekuat tenaga agar dirinya terpilih lalu berkampanye kemana-mana bahwa diri atau partainyalah yang paling pantas untuk menang, bukan partai lain sekalipun partai lain itu berbasis Islam. Maka disinilah munculnya fenomena “menjual agama untuk politik”. Ulama’ yang semacam ini tentu sudah tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat agar memilih pemimpin yang baik, malah sebaliknya ia sengaja melakukan pembodohan karena hanya mengatakan bahwa dirinya yang pantas dan  seolah ‘menutup mata’ dari kebaikan calon pemimpin lain.

Maka metode yang dilakukan oleh para ulama’ terdahulu bisa menjadi contoh yang baik bagi kita pada zaman ini. Di saat sistem politik sudah jauh dari nilai-nilai keislaman, langkah yang pertama bukanlah mengubah sistem tersebut dengan sistem yang baru secara membabi-buta tanpa kesiapan masyarakat untuk menerima sistem baru tersebut. Mempersiapkan masyarakat agar memahami system baru (dalam hal ini system politik Islam) adalah langkah utama bagi para ulama’. Persiapan tersebut tentu melalui jalur pendidikan yang dilancarkan secara kreatif dan aktif dengan tetap berpegang nilai Islam. Ketika itulah sebenarnya ulama’ juga berpolitik, bahka berpolitik tingkat tinggi. Dalam hal ini pantaslah kita mengingat statemen dari seorang pimpinan Pondok Modern yang menyatakan bahwa ulama’ dan pesantrennya tetap ‘berpolitik untuk tidak berpolitik’. Ia memahami bahwa pendidikan adalah politik tingkat tinggi yang lebih hebat pengaruhnya daripada politik praktis, dan itulah jalan para ulama’ kita. Wallahu a’lam bisshawab.

كَمَا يكونون يُوَلَّى عَلَيْكُمْ.

لم أزل أسمع الناس يقولون: أَعْمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ، كَمَا تَكُوْنُوْنَ يُوَلَّى عَلَيْكُمْ. وفي حديث شريف: (كَيْفَمَا تَكُوْنُوا يُوَلَّى عَلَيْكُمْ).

وفال عبد الملك بن مرون: أَنْصِفُوْنَا يَا مَعْشَرَ الرَّعِيَّةِ، تُريدون سِيْرَةَ أبي بكر وعُمَرُ وَلاَتَسِيْرُوْنَ فينا ولا في أنفسكم بِسِيْرَتِهِمَا؟ نسأل الله أن يُعِيْنَ كُلاَّ عَلَى كُلٍّ.

وقال عَبِيْدَةُ السَّلمَانِي: لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: يا أميرَ المؤمنين، ما بال أبي بكر وعمر اِنْطَاعَ الناسُ لهما الدنيا عليهما أَضْيَقُ من شِبْرٍ فَاتَّسَعَتْ عَلَيْهما، وَوَلَيْتَ أنت وعثمان الخلافةَ ولم يَنْطَاعُوا لكما، وقد اتسعت فصارت عليكما أَضْيَقُ من شبر؟ فقال: لأن رَعِيَّةَ أبي بكر وعمر كانوا مثلي ومثلَ عثمان، ورعيتي أنا اليوم مِثْلُكَ وَشَبَهُكَ. (سراج الملوك للإمام الزاهد أبي بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي 467-468)

Kritikan:

–           Ali Rahman kurang tegas dalam memberikan batasan apa itu politik dan siapa yang disebut ulama

–           Namun hal ini berubah tatkala konstelasi politik yang mulai masuk dalam arena pertarungan praktis. Posisi ulama yang seharusnya menjadi penengah panasnya konstelasi politik, bisa saja terseret dalam arus pragmatis yang ditawarkan oleh partai politik. Maka tidak heran apabila dalam mimbar atau pengajian keagamaan sekalipun, kita mendengar adanya mimbar politik tersembunyi. Pertanyaannya adalah, apakah ulama diharuskan berpolitik secara praktis, atau hanya menjadi penengah dalam kontestasi politik?

* Mahasiswa Program Master di IIUM Jurusan Islamic Revealed Knowledge and Human Science

[1] Carlton Clymer Rodee, Introduction to Political Science, 2

[2] ‘Process by which values are authoritatively allocated in society’ lihat: David Easton, A Framework for Political Analysis, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1965), 50.

[3] Pernyataan Lasswell tersebut dinyatakan dalam judul bukunya. Lihat Harold Lasswell, Who Gets What, When and How, (New York: McGraw-Hill, 1936).

[4] V.I Lenin, “Left Wing Communism: An Infantile Disorder,” in Selected Works (New York: International Publisher, 1943).

[5] Stuart Schram, The Political Thought of Mao Tse Tung, (New York: Frederick A. Praenger, 1969), 287.

[6] Lihat misalnya Austin Ranney, Governing: An Introduction to Political Science, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993); Marcus E. Ethridge and Howard Handelman, Politics in a Changing World: A Comparative Introduction to Political Science, (USA: Thomson Wadsworth, 2004); Abdul Rashid Moten and Syed Serajul Islam, Introduction to Political Science, (Singapore: Thomson Learning, 2005).

[7] Roger Eatwell, “Ideologies: Approaches and Trends” in Contemporary Political Ideologies, (London: Pinter Publisher Ltd, 1994), 2.

[8] James John Guy, People, Politics and Government: A Canadian Perspective, (Ontario: Prentice-Hall, 1998), 72.

[9] Karya-karya yang mendiskusikan berbagai ideologi politik tersebut antara lain John Schwarzmantel, Ideology and Politics, (London: Sage Publications, 2008); Robert Eccleshall, Political Ideologies, An Introduction, (USA: Routledge, 2003); Manfred B. Steger, The Rise of the Global Imaginary: Political Ideologies from the French Revolution to The Global War on Terror, (USA: Oxford University Press, 2008); Lyman Tower Sargent, Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis, (USA: Wadsworth Cengage Learning, 2009); Andrew Vincent, Modern Political Ideologies, (United Kingdom: Wiley Blackwell, 2010).  

[10] Statement lengkap Fawkes adalah: “A Political Party consists of a group of persons united in opinion or action, more or less permanently organized, which attempts to bring about the election of its candidates to public offices and by this means to control or influence the actions and policy of governmet.” Sir Randol Fawkes, The Faith that Moved the Mountain, (Nassau: Nassau Guardian, 1979), 211.

[11] Rosa Mule, Political Parties, Games and Income Redistribution, (United Kingdom, Cambridge University, 2004), 49.

[12] Mujamm’ah al-Lughah al-‘arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasīṭ, (Mesir: Maktabah al-Shurūq al-Dawliyyah, 2004) ,462; Al-Fairūzābādī, al-Qāmūs al-Muḥīṭ, (Mesir: al-Hay’at al-Miṣriyyah al-‘Ómmah li al-kitāb, 1978), v. 3, 220; Ibn Manẓūr, Lisān al-‘Arab, (Mesir: Dār al-Ma’ārif, n.d), v. 3, 2149.

[13] Imām al-×aramayn al-Juwainī, Ghiyāth al-Umam fī Iltiyāth al-Úulam, ed. ‘Abd al-‘Óẓīm al-Dīb, (Qatar: al-Shu’ūn al-Dīniyyah, 1400 H), 17-21, 62-66, 112-122.

[14] Abū ×āmid al-Ghazāli, al-Tibr al-Masbūk fī naṣīḥat al-Mulūk, ed. Muḥammad Aḥmad Damaj, (Beirut: al-Mu’assat al-Jāmi’iyyat, 1986), 171-172; 291.

[15] Aḥmad ibn ‘Abd al-×alīm ibn ‘Abd al-Salām ibn Taimiyyah, al-Siyāsah al-Shar‘iyyah fī iṣlāh al-rā‘ī wa al-ra‘iyyah, Beirut, Dār al-Jīl, 1993), 15-35.

[16] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulama diartikan sebagai orang yang ahli dalam agama Islam. Definisi ini juga masih terlalu luas sebab keahlian dalam agama Islam yang dimiliki oleh seseorang tentu kadar dan kualitasnya berbeda-beda. Keahlian pun bisa bermacam-macam, seperti tauhid, fiqh, filsafat Islam, lingkungan dan sebagainya. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1774.

[17] Pengertian ulama’ berikut tugas, karakteristik dan sifatnya yang ideal bisa ditelusuri lebih mendalam dalam Abū ×amid al-Ghazālī, iḥyā‘ ‘ulūm al-Dīn, (Mesir: Dār al-Sya’b, n.d), juz 1, 81-98.

[18] Ia menulis beberapa nasehat para ulama kepada para pemimpin dan menjadi pegagangan mereka dalam memimpin. Tema ini ia khususkan dalam satu bagian bertajuk maqāmāt al-zuhhād ‘inda al-khulafā’ wa al-mulūk. Lihat Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Muslim ibn Qutaybah al-Dīnawarī, kitāb ‘uyūn al-Akhbār, ed. Muḥammad al-Iskandarānī, (Beirut: Dār al-Kitāb al- ‘Arabī, 1994), 707-714.

[19] Abū Bakr Muḥammad ibn al-Walīd al-Fihr al-Ùurṭushī, Sirāj al-Mulūk, ed. Muḥammad Fatḥi Abū Bakr, (Mesir: al-Dār al-Miṣriyyah al-Lubnaniyah, 1994), v. 1, 117-158.

[20] Qāsim Shahāb Øabbāh, al-Ulamā’ manārāt al-×ukkām, (Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), 133.

[21] al-Ùurṭushī, v. 2, 459.

[22] Lebih lengkap mengenai ulasan tersebut, baca Mājid ‘Irsān al-Kīlānī, Hākadhā Úahara Jīl Øalāh al-Dīn wa hākadhā ‘ādat al-Quds, (Jeddah: al-Dār al-Su‘ūdiyyah, 1985).


Berikan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Terpopuler

%d blogger menyukai ini: